Aksi demo mahasiswa dan masyarakat berunjukrasa di depan gedung DPRD Labuhanbatu.(labuhanbaturaya.com).
labuhanbaturaya.com- Ratusan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu, di Jalan
Sisingamangaraja Rantauprapat, Senin (01/09/2025).
Sisingamangaraja Rantauprapat, Senin (01/09/2025).Aksi unjuk rasa ini, diprakarsai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Labuhanbatu (ULB). Bertindak sebagai koordinator aksi, Eka Agustina Tanjung (Presiden Mahasiswa), Septia Nanda Siregar (Gubernur FST), Muhammad Ferry (Gubernur FEB).
Suasana aksi berjalan lancar, aman dan damai. Pihak BEM ULB, terlihat cukup ketat mengawasi peserta aksi. Mereka tidak ragu, mengusir sejumlah pelajar yang mencoba menyusup ditengah-tengah peserta aksi.
Aksi demo tersebut mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari aparat kepolisian dari Polres Labuhanbatu, anggota TNI AD, Satuan Polisi Pamong Prajab(Satpol PP), personil Pemadam Kebakaran, selain itu juga diturunkan beberapa personil tenaga medis dari Dinas Kesehatan.
Dalam aksinya, yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, mulai dari koordinator aksi, hingga beberapa tokoh masyarakat dari berbagai elemen, menyampaikan aspirasinya secara bergantian, di depan forum Komunikasi pimpinan daerah ini.
Terlihat hadir bersama peserta aksi, diantaranya ketua DPRD Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga, Bupati Maya Hasmita, Wakil Bupati H Jamri ST, Kapolres AKBP Choky Sentosa Meliala SIK SH MH, Fandim 0209 / LB, Letkol Inf Yudy Adryan Saputro SIP, bersama para pimpinan DPRD setempat.
Tuntutan yang disampaikan dalam orasi, diantaranya masalah tunjangan rumah kepada anggota DPR RI, sebesar Rp.50 juta/bulan, minta dibatalkan. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa tuntutan yang disampaikan, seperti Batalkan tunjangan perumahan anggota DPR RI, senilai Rp.50 juta/bulan.
Segera disahkan Undang -Undang Perampasan aset, Pecat anggota DPR RI yang menghina rakyat dan hanya mewakili kepentingan parta politik yang tidak kredibilitas, audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR RI yang mencapai Rp.10 Triliun/Tahun.
Rampungkan anggaran dan potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat.
Tetapkan Key Perfomance Indicator (KPI) sebagai standart kinerja DPR.
Didepan peserta aksi, Forkopimda yang hadir terlihat menyimak dan memperhatikan satu persatu tuntutan yang disampaikan para orator peserta aksi l, selanjutnya peserta aksi, juga menyampaikan aspirasi lainnya, seperti.
Mengutuk keras tindakan represif dan brutalitas aparat kepolisian, yang mengakibatkan korban luka dan korban jiwa dalam aksi demonstrasi.
Menuntut Kapolri dan jajarannya untuk bertanggung jawab dan menindak tegas anggotanya yang terlibat kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
Mendorong Komnas HAM, Kompolnas, serta pengawas independent lainya untuk segera turun tangan investigasi secara transparan terhadap seluruh pelanggaran yang terjadi.
Usut tuntas pelaku pembunuhan dan pelindas driver ojol sesuai hukum yang berlaku. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk tidak tutup mata dan segera mengambil langkah tegas menghentikan praktik kekerasan di negara yang semakin sistematis dan terorganisir.
Seluruh rangkaian aksi damai ini, berakhir sekitar pukul 14.00 WIB. Seluruh peserta aksi kembali ketempat masing-masing. Kondisi lalulintas yang ditutup di depan Kantor DPRD Labuhanbatu, telah pulih dan berjalan lancar kembali.(BSH).
