labuhanbaturaya.com– Bupati Labuhanbatu dr.H.Erik Adtrada Ritonga,MKM menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2023 Lingkup Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jl. Jenderal Sudirman No.41-Medan, Jumat (02/12/2022).
Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Unsur Muspida Provinsi Sumatera Utara, Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sumatera Utara, Para Kepala Daerah Bupati / Walikota se Sumatera Utara, Kepala BPKAD Labuhanbatu Salman Al Farizi Rambe, dan para tamu undangan lainnya.
Penyerahan DIPA ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DjPb) Provinsi Sumatera Utara Heru Pudyo Nugroho, kepada 33 Kepala Daerah Bupati / Walikota se-Sumatera Utara.
Sambutan Gubernur bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara meraih peringkat ke 5 yang mendapatkan nilai terbaik tentang DIPA dan TKDD se-Indonesia.
Ada 6 arahan Presiden RI yang harus dilakukan yakni Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, jelas Edy.
Edy juga menambahkan untuk tahun 2023, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Rp. 63,47 Triliun APBN untuk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Transfer Daerah dan Dana Desa serta Belanja Kementerian/Lembaga.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,”
Menutup arahannya, Gubsu kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.
Dan meminta kepada para Kepala Daerah Bupati/Walikota untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, ucap Edy.
Rangkaian kegiatan dirangkum dengan penandatanganan fakta integritas, penyerahan DIPA tahun 2023 dan penyerahaan penghargaan ke pemerintah daerah, perbankan dan satker kementerian/lembaga.(BSH).