Plt. Asisten II Memimpin Rapat Pembahasan Time Verifikasi Penyelenggaraan PSU Perkim
LABUHANBATURAYA.com- Plt. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Drs. Ikramsyah Putra, MM. memimpin Rapat Pembahasan Tim Verifikasi Penyerahan Pasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu, di ruang Rapat Bupati, Kamis (03/02/2022).
Diketahui Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan PSU perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Jalan, ruang terbuka hijau, drainase dan sarana penerangan jalan umum termasuk dari PSU.
“Penyerahan ini bermanfaat agar jika ada sarana umum yang rusak, bisa diperbaiki oleh Pemda,” kata Ikramsyah.
Hadir dalam rapat ini Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Labuhanbatu Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M.Pd mengatakan pekerjaan ini adalah tuntutan undang-undang yang merupakan regulasi paling kuat.
“Apabila pihak pengembang sudah proaktif sudah aktif menyerahkan PSU nya, berarti pengembang sudah mendukung. Tidak semua pengembang perumahaan itu proaktif untuk menyerahkan PSU nya,” jelas Sarimpunan.
Plt. Kepala Dinas Perkim Rudi Muharriza ST., MSP mengatakan terdapat beberapa kendala dalam melakukan penyerahan PSU seperti minimnya respon pengembang perumahan terhadap pengajuan penyerahan PSU, persyaratan dokumen yang tidak lengkap dan tidak siapnya pengembang untuk disurvey.
Adapun hal-hal yang sudah dilakukan adalah membuat peraturan Bupati (Perbup) terkait penyerahan PSU di Kabupaten Labuhanbatu yaitu Perbup No. 49 Tahun 2020, membentuk tim verifikasi dan sekretariat tim verifikasi, melakukan sosialisasi ke pihak pengembang perumahan secara lisan dan tertulis, menyurati pengembang perumahan untuk melakukan penyerahan PSU kepada pemerintah, melakukan survey penyerahan PSU ke lokasi dan terus berkoordinasi dengan Tim verifikasi yang terdiri dari beberapa OPD terkait.(BSH).