Ketua FPLR, Ojak Hutagalung didampingi Sekretaris, Dhedi Irwansyah, S.T., saat memberi keterangan kepada wartawan di Rantauprapat.(labuhanbaturaya.com/ist)
RANTAUPRAPAT, labuhanbaturaya.com- Forum Pemerhati Labuhanbatu Raya (FPLR) menyampaikan konfirmasi resmi kepada Inspektur Daerah (Kepala Inspektorat) Kabupaten Labuhanbatu, Ahlan Teruna Ritonga, S.H., terkait penanganan laporan pengaduan dugaan penyimpangan Pengelolaan Dana Desa S6 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Tahun Anggaran 2025.
Konfirmasi tersebut dilayangkan menyusul belum adanya kejelasan maupun perkembangan progres atas surat laporan FPLR bernomor 001/S.KI/FPLR.13.09/2026 tertanggal 14 September 2026 yang telah diserahkan sebelumnya.
Ketua FPLR, Ojak Hutagalung didampingi Sekretaris Dhedi Irwansyah, S.T., mengungkapkan ada tiga substansi krusial dalam laporan tersebut yang hingga kini dinilai belum mendapat respons maupun tindakan audit yang transparan dari pihak Inspektorat.
”Kami mengonfirmasi kembali laporan yang telah kami layangkan. Sampai hari ini, masyarakat belum menerima kejelasan mengenai tindak lanjut dari tiga persoalan utama di Desa S6 Aek Nabara,” tegas Ojak kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Adapun tiga poin utama yang dipertanyakan FPLR meliputi:
1. Pekerjaan Pipanisasi Mangkrak: Proyek pekerjaan pipanisasi di Dusun 28 yang bersumber dari Dana Desa TA 2025 hingga saat ini disinyalir tidak direalisasikan atau mangkrak.
2. Pengalihan Anggaran Tanpa Musdes: Adanya dugaan pengalihan alokasi Dana Desa yang dilakukan sepihak tanpa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa.
3. Pertanggungjawaban Keuangan dan Pajak: Belum adanya transparansi serta kejelasan terkait kewajiban perpajakan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa tersebut.
Ojak yang juga adalah Kepala Biro Labuhanbatu Media Online Cakrawala Nusantara itu menegaskan bahwa konfirmasi ini disampaikan demi mendorong keterbukaan informasi dan menjaga asas akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat desa.
”Mengingat pentingnya asas akuntabilitas publik, kami berharap Bapak Kepala Inspektorat Labuhanbatu dapat memberikan tindakan tegas serta kejelasan informasi terkait progres maupun hasil audit atas laporan ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, Ahlan Teruna Ritonga, S.H., terkait langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh pihak pengawas internal pemerintah daerah tersebut.(DIB)
