HMI Cabang Labuhanbatu Raya melaksanakan FGD bersama anggota DPRD, Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan BPJS Labuhanbatu.(labuhanbaturaya.com)
LABUHANBATURAYA.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya melaksanakan Focus Group Discusion (FGD) dengan Tema “Jaminan Kesehatan Masyarakat Labuhanbatu Tanggung Jawab Siapa,” Rabu (16/03/2022).
Bertempat di Warkop Marsuo jalan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu, kegiatan ini dilaksanakan HMI guna menindak lanjuti Aksi HMI pada hari Rabu, 02 Maret 2022 serta memperjuangkan hak masyarakat Labuhanbatu sebanyak 81.933 jiwa yang kurang mampu belum tercover dalam BPJS PBI (Gratis).
Wiwit Arif Mahardika selaku moderator mengucapkan bahwa Kesehatan adalah hal yang harus dan segera diselesaikan, karena bagaimana masyarakat akan kerja kalau dia sakit, sesuai dengan Visi Misi Bupati bahwa prioritas dalam hal kesehatan.
Ketua Umum HMI Khairil Hanif Nasution mengatakan bahwa Pemerintah lalai dalam hal kesehatan, tetapi kami HMI tidak ingin mencari kesalahan atau mengucilkan instansi manapun karena kami hanya ingin masyarakat yang 81.933 jiwa ini yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) terjamin kesehatannya, ujarnya dalam sambutannya FGD tersebut.
Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedang menyiapkan Prodak hukum yaitu Perbup untuk mengatasi Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Labuhanbatu yang tidak tercover dengan BPJS PBI (Gratis) maka dapat menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Masyarakat Labuhanbatu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut secara gratis yang akan terealisasi paling lama 14 hari ke depan dengan menggunakan SKTM dari Kelurahan ataupun Desa, disampaikan langsung oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Indera Agusman Masyhur Sinaga Kabid Pelayanan Kesehatan.
Ketua Umum HMI Khairil Hanif Nasution juga mengatakan menggunakan SKTM adalah solusi sementara bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) karena menggunakan SKTM itu hanya bisa digunakan di RSUD rantauprapat, bagaimana dengan masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit diluar dari Labuhanbatu yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya, dan juga bagaimana dengan masyarakat Labuhanbatu yang sedang bekerja ataupun kuliah diluar Kabupaten Labuhanbatu.
Harapannya pemerintah harus sigap dan tanggap dalam hal ini guna memfasilitasi jaminan kesehatan dengan BPJS PBI (Gratis) bagi masyarakat Labuhanbatu yang belum tercover.
Dengan BPJS kita bisa menggunakan nya di manapun dan kapanpun sehingga kesehatan masyarakat Labuhanbatu lebih terjamin kesehatannya.
Khairil Hanif Nasution merekomendasi tiga solusi dalam mengatasi kondisi tersebut, pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan harus di maksimalkan sesuai ketentuan, pengusulan kuota PBI dari data DTKS harus di optimalkan sesuai kuota yang tertera di aplikasi SIKS-NG dan mendorong pihak swasta untuk ikut berkontribusi melalui CSR perusahaan.
Yudi Ismawan selaku kepala BPJS Kesehatan Labuhanbatu sangat mengapresiasi perjuangan HMI karena hasil dari perjuangan ini salah satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Labuhanbatu terkhusus yang kurang mampu.
Dalam hal ini kami HMI Cabang Labuhanbatu Raya akan tetap bergerak dan terus mengkawal sampai terealisasi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu terkhusus yang kurang mampu agar terwujudnya masyarakat Adil dan Makmur yang di Ridhoi Allah SWT.
Adapun acara ini dihadiri oleh Organisasi Kemahasiswaan (Cipayung Plus), Apedi Labuhanbatu, beserta Narasumber yaitu Dinas Kesehatan yang diwakili Indera Agusman Masyhur Sinaga, DPRD Komisi IV yang diwakili Ponimin, Dinas Sosial yang diwakili oleh Lokot Ritonga dan
BPJS Labuhanbatu yang diwakili Yudi Ismawan.(BSH).
