Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bupati Labuhanbatu Maya Hasamita Dengan Kejari Labuhanbatu Jefri Paultje Maukar.(labuhanbaturaya.com/ist).
RANTAUPRAPAT, labuhanbaturaya.com- Pemkab Labuhanbatu berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Integritas Aparatur yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita Sp.OG. M.KM dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Jefri Paultje Maukar SH. MH, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang digelar di aula pendopo, rumah dinas Bupati, jalan WR Supratman, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Labuhanbatu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan dari kualitas tata kelola, kepatuhan hukum, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Mari kita bangun pemerintahan yang tidak hanya cepat dalam bekerja, tetapi juga benar dalam bertindak. Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Bupati.
Untuk mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati menginstruksikan lima poin utama yang wajib menjadi komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Labuhanbatu, yaitu Budaya Kejujuran dan Disiplin, Anti-Penyalahgunaan Kewenangan, Penguatan Pengawasan Internal, Keteladanan Pimpinan, serta Peningkatan Pelayanan Publik.
Terkait penandatanganan MoU dengan Kejari Labuhanbatu, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kajati Sumatera Utara dan Kajari Labuhanbatu atas dukungan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Melalui peran Jaksa Pengacara Negara, Pemkab Labuhanbatu diharapkan lebih terlindungi dan terarah dalam menangani berbagai persoalan hukum, mulai dari pengelolaan aset daerah, kontrak kerja sama, pengadaan barang dan jasa, hingga keputusan administrasi pemerintahan.
Bupati pun memberikan peringatan kepada Sekretaris Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah agar menindaklanjuti kesepakatan ini secara konkret di lapangan.
“Jangan sampai setelah penandatanganan hari ini, dokumen kerja sama hanya tersimpan di dalam lemari arsip tanpa memberikan manfaat nyata. Setiap perangkat daerah harus proaktif berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri apabila menghadapi persoalan atau kegiatan yang memiliki risiko hukum,” katanya.
Acara dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi anti korupsi di Pemerintahan Daerah kabupaten Labuhanbatu yang dibawakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin SH. MH, dengan tema,” menuju tata kelola yang baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,”.
Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Wakil Bupati Labuhanbatu, unsur Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, serta seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran pejabat administrator di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, para kepala desa serta tamu undangan lainnya.(BSH).
