Bupati Labuhanbatu Maya Hasamita bersama PJ. Sekdakab Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan pada saat Bimtek CSM bersama ASN Labuhanbatu.(labuhanbaturaya.com/ist).
MEDAN, labuhanbaturaya.com – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi dan Simulasi Cash Management System (CMS) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu di Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026), menuai sorotan.
Lokasi kegiatan di luar daerah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran, khususnya terkait biaya perjalanan dinas dan kebutuhan pendukung lainnya.
Sorotan itu disampaikan Ketua Forum Pemerhati Labuhanbatu Raya (FPLR), Ojak Junjungan Hutagalung. Ia mempertanyakan pertimbangan Pemkab Labuhanbatu mengikutsertakan ASN dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan yang digelar di Kota Medan, sementara materi pelatihan tersebut dinilai berpotensi disampaikan langsung oleh tim teknis Bank Sumut di Labuhanbatu.
Menurut Ojak, penyelenggaraan kegiatan di daerah sendiri patut dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menekan pengeluaran. Dengan mendatangkan tim teknis Bank Sumut ke Labuhanbatu, pemerintah daerah dinilai dapat mengurangi potensi biaya perjalanan dinas, akomodasi, serta kebutuhan logistik peserta.
“Kalau kegiatan ini bisa dilaksanakan di Labuhanbatu dengan mendatangkan tim teknis Bank Sumut, mengapa harus membawa ASN ke Medan? Aspek efisiensi anggaran perlu menjadi pertimbangan utama, tanpa mengurangi kualitas dan tujuan pelatihan,” ujar Ojak di Rantauprapat, Rabu malam (14/10/2026).
Ojak juga mengaitkan persoalan tersebut dengan semangat efisiensi belanja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, kebijakan efisiensi semestinya menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan setiap kegiatan pemerintah, termasuk pelatihan, seminar, dan perjalanan dinas. Karena itu, ia menilai penting untuk mengetahui dasar pertimbangan pemilihan lokasi, jumlah peserta, serta besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Bimtek CMS tersebut.
“Penggunaan uang rakyat harus direncanakan secara cermat. Yang perlu dilihat bukan hanya tujuan kegiatannya, tetapi juga apakah metode pelaksanaannya sudah mempertimbangkan pilihan yang paling efisien,” tegasnya.
Atas dasar itu, FPLR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mencermati persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
FPLR berharap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Pemkab Sebut Bimtek CMS Strategis untuk Digitalisasi Keuangan
Di sisi lain, Bimtek CMS tersebut memiliki tujuan strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita, menjelaskan bahwa kegiatan itu bukan sekadar sosialisasi rutin, melainkan juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Labuhanbatu dan PT. Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah.
Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkenalkan peran Bank Sumut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pemahaman ASN mengenai pemanfaatan sistem pengelolaan transaksi keuangan secara digital.
Penerapan Cash Management System diarahkan untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), memperluas penggunaan transaksi nontunai, serta mempersiapkan integrasi pengelolaan keuangan hingga tingkat desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan modern. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting agar penerapan sistem tersebut dapat berjalan optimal.
Meski demikian, tujuan strategis digitalisasi keuangan dan aspek efisiensi anggaran merupakan dua hal yang sama-sama perlu diperhatikan. Penyelenggaraan kegiatan di luar daerah idealnya didukung pertimbangan yang jelas mengenai kebutuhan teknis, efektivitas pelatihan, serta perbandingan biaya dengan alternatif pelaksanaan di daerah sendiri.
Hingga berita ini disusun, penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah ASN yang mengikuti kegiatan, total anggaran yang digunakan, komponen biaya perjalanan Dinas, serta pertimbangan penetapan lokasi kegiatan masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
Transparansi mengenai aspek-aspek tersebut penting agar masyarakat dapat menilai pelaksanaan Bimtek CMS secara objektif, baik dari sisi manfaat digitalisasi keuangan daerah maupun efisiensi penggunaan anggaran.(Dhedi Bas)
